Moeldoko Sebut TNI Bisa Diterjunkan Jemput Paksa Lukas Enembe

- Kamis, 29 September 2022 | 21:56 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi mendapat sorotan dari istana.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko meminta agar Lukas Enembe mematuhi proses hukum di KPK

Lebih jauh Moeldoko menegaskan penanganan kasus dugaan gratifikasi proyek dari APBD dengan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum yang ditangani KPK. Kasus itu tak menyangkut soal politik.

Baca Juga: Belanja APBN dengan Produk Dalam Negeri Baru 49 Persen dari Komitmen

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko kepada wartawan, Kamis 29 September 2022.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik, maka siapapun harus mempertanggungjawbakan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah menggelondorkan banyak anggaran untuk kesejahteraan Papua dan seharusnya atidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

"Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan segera terjadi keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Namun, Moeldoko tak mau melangkahi proses hukum yang kini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun mendorong KPK bekerja lebih keras dalam mengusut kasus Lukas Enembe.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X