SKB Netralitas ASN Terbit. Songsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

- Kamis, 22 September 2022 | 21:32 WIB
Penandatanganan SKB Netralitas ASN oleh lima Kementerian dan Lembaga, Kamis, 22 September 2022. (Setkab)
Penandatanganan SKB Netralitas ASN oleh lima Kementerian dan Lembaga, Kamis, 22 September 2022. (Setkab)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Sebagai abdi masyarakat keberadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memberikan layanan berkualitas secara adil tanpa melihat preferensi politik warga. Lebih-lebih di masa pemilihan umum (Pemilu) maupun Pemilihan kepada daerah (Pilkada) ASN tidak boleh berpihak. Untuk itu netralitas ASN menjadi keniscayaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk komitmen Presiden Jokowi menjaga netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serantak 2024, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Baca Juga: PBNU Akan Gelar Forum Religion 20. Diikuti Pemuka Lintas Agama Dunia

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kamis (22/09/2022), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

“Tentu kegiatan ini amat sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta ASN yang bisa men-support agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Anas menekankan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat.

“Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Kawal Tahapan Pemilu 2024, Polri Bentuk Tim Satgas Nusantara. Ini Tugas Utamanya

ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Menteri PANRB mengatakan, dengan adanya komitmen bersama oleh Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Hadirnya SKB netralitas juga akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X