Wamenag Zainut Tauhid : KUHP Peninggalan Belanda Perlu Diperbaharui

- Rabu, 21 September 2022 | 19:36 WIB
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid  (Foto: Dok. Humas Kemenag)
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (Foto: Dok. Humas Kemenag)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Surabaya. Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum pidana materil. Pasalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan peninggalan era kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1918, atau 104 tahun.

Diketahui KUHP tersebut berlaku sebagai hukum positif pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 yang diterjemahkan dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pendapat itu disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Dialog Publik Sosialiasi RUU KUHP di Surabaya, Rabu 21 September 2022.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Dorong Polri Lakukan Percepatan Reformasi

Zainut menjelaskan KUHP peninggalan Belanda sangat dipengaruhi oleh ajaran individualisme, liberalisme dan individual rights. Muatan itulah, kata Zainut, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar atau Staat fundamental norm yang merupakan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional.

“Penerapan sistem hukum yang tidak berasal dari kandungan nilai-nilai masyarakat suatu bangsa merupakan suatu problem tersendiri. Sehingga sebagai bangsa kita menyadari dengan sungguh bahwa terdapat ketidakcocokan antara sistem hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat bangsa,” ujar Zaainut.

Menurut Zainut, saat ini RUU KUHP sudah masuk program legislasi nasional tahun 2019-2024, dan sudah menjadi prioritas untuk tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan RUU KUHP menjadi sangat urgen atau penting untuk disempurnakan atau dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan dinamika yang hidup dalam masyarakat, khusus terkait hukum pidana.

“Setidaknya ada tiga alasan kuat KUHP harus dikakukan perubahan. Pertama, sudah ketinggalan zaman. Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, revisi KUHP diharapkan dapat memberi jaminan terhadap HAM seperti kebebasan berpendapat, dan berekspresi dengan batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Baca Juga: Penyaluran BLT BBM ke 17 Juta Keluarga Alami Keterlambatan. Ini Kendalanya

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X