Utamakan Barang Lokal, LKPP Bekukan 13.600 Produk Impor dari E Katalog

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Presiden Jokowi menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri daripada Impor. Bahkan tidak boleh impor selagi di dalam negeri tersedia barangnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pihaknya telah membekukan 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog). Barang yang dibekukan itu sudah ada subtitusinya dari dalam negeri

Hal itu disampaikan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dikutip dari laman gesuri.id pada Jumat 26 Agustus 2022.

Baca Juga: Sidang Etik Menjatuhkan Vonis Penghentian Tak Terhormat Ferdy Sambo

Azwar Anas menjelaskan pembekuan produk-produk impor menjadi langkah yang dilakukan bersamaan dengan afirmasi kemudahan produk-produk lokal dan UMKM ke dalam e-katalog.

"Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada subtitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog," kata Azwar Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi 2010-2021 itu meyakini tren pembekuan produk impor dari e-katalog akan terus meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan big data yang dikerjakan bersama PT Telkom.

"Dulu perlu delapan proses sekarang dua proses saja. Maka kala dulu hanya ada 52.000 produk, kurang lebih sekarang 600.000 produk untuk e-katalog," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Presiden Jokowi terus mengarahkan agar ada langkah keberpihakan terhadap produk-produk dalam negeri untuk pemenuhan belanja APBN maupun APBD.

"Dan dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah yang benar-benar Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN) itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalkan dengan 1-2 persen kemudian dibilang produk dalam negeri," kata Suharso.

Baca Juga: BPJPH Berikan Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK. Ini Syaratnya

Untuk itu, kata dia, pemerintah nantinya akan merancang regulasi sertifikasi produk-produk dalam negeri termasuk untuk yang masuk ke e-katalog.

Suharso juga menegaskan dengan lompatan dari 600.000 produk dalam negeri yang sudah ada di e-katalog, pemerintah menargetkan bisa mencapai satu juta produk dalam negeri pada akhir tahun ini dan menjadi dua juta produk dalam negeri per tahun depan. ***