Soal Usulan Luhut Agar Revisi Undang Undang TNI , Begini Sikap Jokowi

- Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:19 WIB
Presiden Jokowi menegaskan usulan terkait TNI aktif masuk kementerian dan lembaga pemerintah belum mendesak. (BPMI Setpres/Rusman/Cover Both Side)
Presiden Jokowi menegaskan usulan terkait TNI aktif masuk kementerian dan lembaga pemerintah belum mendesak. (BPMI Setpres/Rusman/Cover Both Side)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Boyolali. Pekan lalu bergulir wacana perubahan Undang-Undang TNI agar anggota TNI dapat bertugas di kementerian dan lembaga. Wacana itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat lalu.

Terkait usulan tersebut Presiden Jokowi menegaskan bahwa belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI/Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga.

Baca Juga: Lakukan Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Bicara Soal Krisis Pangan

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media usai meninjau penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022.

“Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” ucap Presiden.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga.

Baca Juga: Rencana Polri dan TNI AD Rekrut Santri Jadi Polisi dan Tentara Tuai Dukungan

“Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden,” ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat 5 Agustus 2022. ***

 

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X