Mahfud MD: Presiden Jokowi Minta Diskusi Soal RKUHP Digencarkan

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 19:01 WIB
Menko Polhukam Mahfud MDmemberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Agustus 2022.  (Bonsernews.com/setkab.go.id/Humas Setkab/Rizki)
Menko Polhukam Mahfud MDmemberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Agustus 2022. (Bonsernews.com/setkab.go.id/Humas Setkab/Rizki)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tengah menjadi pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Oleh karena itu Terkait hal itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memasifkan diskusi dengan masyarakat mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Targetnya melalui banyak diskusi akan memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan dari masyarakat.

Baca Juga: Mensos Risma Bersama PPATK Bentuk Satgas Pengawas Lembaga Pengumpul Donasi

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak Presiden memerintahkan atau meminta kepada kami dari pemerintah yang terkait dengan ini, untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu. Sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” ujanya dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022

Mahfud menyampaikan, pembahasan RUU yang mencakup lebih dari 700 pasal ini sudah memasuki tahap akhir dengan 14 permasalahan yang masih harus didiskusikan. Terkait hal tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan proaktif melakukan diskusi terbuka dengan masyarakat melalui dua jalur, yakni pembahasan di DPR dan diskusi secara langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Kasus Penguburan Beras Bansos

“Terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi, itu akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka, secara lebih proaktif melalui dua jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini. Kemudian jalur yang kedua, terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu. Presiden meminta agar masalah ini diperhatikan betul dan kita akan mengagendakan baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR, yaitu di lembaga-lembaga pemerintah,” ujarnya.

Pelaksanaan diskusi tersebut, lanjut Mahfud, akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai fasilitator dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X