Ubah 22 Nama Jalan, Gubernur Anies Harus Tanggung Biaya Perubahan Data Administrasi Warga

- Senin, 27 Juni 2022 | 17:05 WIB
Perubahan 22 nama jalan di Jakarta / gesuri.id
Perubahan 22 nama jalan di Jakarta / gesuri.id

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perubahan pada 22 nama jalan dengan tokoh-tokoh Betawi. Tujuannya agar generasi muda mengenal dengan baik tokoh-tokoh Betawi sekaligus mengenang jasa-jasanya. Kebijakan itu diluncurkan seiring dengan HUT ke-495 Jakarta.

Kendati demikian, rupanya perubahan nama jalan mendapat penolakan sebagian masyarakat Jakarta. Pasalnya perubahana nama jalan tersebut berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), BPKB, STNK, dan lain sebagainya.

Menyikapi situasi itu, anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertanggungjawab atas dampak sistemik yang ditimbulkan dari perubahan nama 22 jalan di Ibu Kota.

"Perubahan nama jalan pasti berdampak sistemik, semua data administrasi warga akan berubah semua dan itu akan membuat masyarakat kesulitan. Ini Pemprov DKI mau tidak mau harus tanggung jawab. Kemudian menurut saya juga tidak ada urgensinya, untuk apa? Justru saya khawatir ke depannya akan menimbulkan banyak masalah," kata Kenneth dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 26 Juni 2022.

Baca Juga: Presiden Jokowi Telah di Jerman untuk Ikuti KTT G7. Begini Sambutan Diaspora Indonesia

Kenneth menyanyangkan Gubernur Anies yang tidak mempertimbangkan dampak atas perubahan nama jalan tersebut yang berefek pada perubahan berbagai jenis data administrasi.

"Kasihan bagi warga yang tidak paham konsekuensi ke depannya, seharusnya dijelaskan bahwa nantinya akan merubah data penduduk, maupun unit usaha di sekitar jalan. Kan mereka pasti harus merubah sertifikat rumah, data alamat IMB, Kartu Keluarga, KTP, BPKB, dan STNK. Sedangkan untuk bisnis harus mengganti alamat dokumen, akta notaris, TDP, NPWP, dan SIUP yang butuh biaya tidak sedikit loh Pak Anies," kata anggota Komisi D itu.

Lebih lanjut Kenneth meminta Anies dan jajarannya menanggung biaya perubahan administrasi masyarakat lantaran berubahnya nama jalan.

"Permasalahannya yang saya khawatirkan cuma satu, uang untuk menanggung biaya tersebut mau diambil dari mana? Kalau mau dibebankan lewat APBD, saya rasa tidak mungkin. Saya yakin bahwa Anggota DPRD juga tidak akan setuju, termasuk saya. Apalagi pasca pandemi COVID-19 selama dua tahun ini APBD DKI Jakarta mengalami banyak sekali refocusing dan pengurangan anggaran, jadi tidak mungkin sekali jika diharuskan menanggung beban kebijakan yang seperti ini," tuturnya.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X