2,9 Juta Hektar Perkebunan Kelapa Sawit di Hutan Lindung Belum Berijin, Begini Respon DPR

- Jumat, 27 Mei 2022 | 21:51 WIB
ilustrasi kebun-sawit-lebat
ilustrasi kebun-sawit-lebat

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Sekitar 2,9 juta hektare perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung belum kantongi ijin. Tak hanya itu. Di kawasan tersebut juga masih ada 841.790 hektare kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan diketahui tanpa mengantongi izin.

Hal itu memicu keheranan Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar saat menanggapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rapat Paripurna DPR, awal pekan ini.

"Ini mengherankan. Bagaimana awal ceritanya bisa terjadi 2,9 juta hektare lahan sawit ditanam di kawasan hutan dan 841 ribu hektar lahan hutan untuk tambang, tanpa adanya izin? Benar-benar aneh negeri ini," kata Yulian Gunhar melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Mei 2022.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara Pelepasan Almarhum Buya Syafii Maarif

Menyikapi masalah itu Yulian Gunhar meminta Kejaksaan Agung untuk pro aktif mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu, demi menyelamatkan aset negara. Bahkan Gunhar meminta untuk dilakukan penyitaan jika memang terbukti adanya penggunaan hutan tanpa izin oleh oknum perusahaan.

"Kejaksaan Agung harus pro aktif menindaklanjuti hasil temuan BPK RI, dengan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas persoalan ini. Antara lain, mengusut sudah berapa lama mereka beroperasi tanpa izin, berapa kerugian negara dari pengemplangan pajak oleh oknum-oknum perusahaan itu," tegasnya.

Lebih lanjut dia mendorong Kejagung tidak ragu membuka aktor dan perusahaan yang terlibat dalam tindakan ilegal itu, ke tengah publik.

Baca Juga: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Krisis Guru Besar. Terungkap Datanya

Bahkan jika memang terbukti, ia meminta Kejaksaan bisa melakukan penyitaan aset, kemudian menjadikannya sebagai aset negara, dan dikelola oleh negara, untuk kemakmuran rakyat.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X