Terkait Pencabutan Larangan Ekspor CPO, Presiden Jokowi Tuai Apresiasi Petani Sawit

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:39 WIB
Presiden Jokowi akan membuka kembali ekspor minyak goreng  (Instagram @jokowi )
Presiden Jokowi akan membuka kembali ekspor minyak goreng (Instagram @jokowi )

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Pencabutan larangan ekspor produk turunan sawit menuai apresiasi dari para petani. Pencabutan larangan ekpor produk turunan sawit yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Sejumlah organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan tersebut.

Sejumlah organisasi petani itu terdiri atas Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

"Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022," tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022.

Baca Juga: Rejeki Weton Sabtu Pahing Lumintu tapi Rintangannya Besar, Simak Ulasannya

Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman menilai pencabutan larangan ekspor sangat bermanfaat bagi keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu. Sehingga harga kelapa sawit kembali normal dan stabil untuk seluruh Indonesia.

"Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi," kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia," ujar Pahala.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: PMJ News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X