DPR Fraksi PDIP, Adian Napitulu Tolak Presiden Jokowi 3 Periode, Ini Alasannya

- Jumat, 8 April 2022 | 21:23 WIB
Adian Napitulu saat bertemu Presiden Jokowi beberapa tahun lalu di Istana / gesuri.id
Adian Napitulu saat bertemu Presiden Jokowi beberapa tahun lalu di Istana / gesuri.id

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Wacana Presiden Jokowi untuk tiga periode menjadi polemik di masyarakat. Ide tersebut mendapat tentangan dari sejumlah kalangan. Tidak hanya pihak oposisi, kubu pendukung Presiden Jokowi juga menolak wacana presiden 3 periode. Salah satunya Adian Napitulu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan tidak ada alasan objektif untuk masa jabatan Presiden Jokowi selama 3 periode.

Sikap itu dinyatakan Adia dalam talk show yang dipandu wartawan senior, Karni Ilyas, Kamis, 7 April 2022.

Baca Juga: Umat Kristen Akan Menggelar Pesta Paduan Suara Gerejawi di Yogyakarta

Terkait sikap PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menjelaskan bahwa sikap PDI Perjuangan sudah jelas, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan menolak perubahan konstitusi untuk menjadi tiga periode.

Menurut Adian, banyak pertimbangan terkait hal itu. Ia membeberkan, pertama, apa yang menjadi kondisi obyektif lapangan hingga kemudian perpanjangan masa jabatan itu bisa dilakukan. Tidak ada alasan yang masuk akal yang didukung kondisi obyektif bangsa ini untuk melakukan perpanjangan. Apalagi untuk membuat dua periode menjadi tiga periode.

Kedua, persoalan konstitusi, Kita sudah bersepakat, sama-sama membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa, cukup dua periode. Kenapa kita harus rubah-rubah. Tanpa kegentingan kita merubah konstitusi hanya karena keinginan beberapa orang. Atau beberapa kepentingan yang lain yang tidak pernah mampu diterjemahkan maksudnya apa.

“Kalau kita ketemu dengan teman-teman 98 yang lain, kita ngobrol soal isu ini, mereka selalu bilang bahwa, banyak agenda-agenda perubahan kita yang tidak berhasil. Gagal. Tapi, apa yang berhasil kita akan pertahankan. Termasuk, membatasi masa jabatan presiden. Kita sudah batasi dalam amandemen sebelumnya 2 periode. Artinya bahwa, jangan dong yang tersisa sedikit itu dihilangkan lagi. Kenapa? Ini persoalan hutang sejarah, janji sejarah,” ucapnya.

Nah, semua itu menyimpulkan bahwa, baik secara partai tidak membuka ruang sedikit pun untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan perubahan konstitusi.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X