Presiden Jokowi Dorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Segera Disahkan

- Selasa, 4 Januari 2022 | 22:27 WIB
Presiden Jokowi dorong RUU TPKS agar segera disahkan (Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi dorong RUU TPKS agar segera disahkan (Sekretariat Presiden)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Tingginya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Sementara pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR RI belum ada kapastian waktunya. Lantaran DPR batal mengesahkan RUU TPKS sebagai hak inisiatif DPR berdasarkan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II pada 16 Desember 2021 lalu.

Menyikapi situasi iti Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi melalui video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden Jakarta, Selasa, 4 Januari 2022.

Baca Juga: Ipda OS Penembak 2 Orang di Exit Tol Jadi Tersangka, Terancam 7 Tahun Penjara

"Saya juga telah meminta pada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang sedang disiapkan DPR RI. Sehingga proses pembahasan bersama nanti bisa lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan pada korban kekerasan seksual," kata Presiden.

Jokowi menekankan bahwa kehadiran UU TPKS sangat dibutuhkan yang bertujuannya melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pelecahan seksual.

"Saya berharap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan, sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Presiden.

Perlu diketahui draf awal RUU TPKS berisi 11 bab yang terdiri atas 40 pasal, pada Bab I berisi Ketentuan Umum, dan soal Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada Bab II.

Ada empat bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam naskah terbaru RUU TPKS, yaitu pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.

Sebelum bernama RUU TPKS, RUU tersebut bernama Penghapusan Kekerasan Seksual namun kemudian diubah oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada September 2021.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X