RUU Tentang Minuman Alkohol Masuk Prolegnas 2022, Baleg DPR RI Serap Aspirasi di Bali

- Minggu, 19 Desember 2021 | 21:20 WIB
grafis larangan minol (gesuri.id)
grafis larangan minol (gesuri.id)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Denpasar. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pelarangan Minuman Alkohol (Minol) tengah disempurnakan. Oleh karena itu untuk mendapatkan masukan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI turun ke daerah-daerah, salah satunya ke Bali.

Salah satu anggota Baleg DPR RI Kariyasa Adnyana menuturkan, sejatinya RUU tersebut tergolong sudah lama pembahasannya dan masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

Menurut Kariyasa, pembahasan dimulai sejak DPR RI periode lalu hingga masuk dalam list Prolegnas 2021. Kemudian RUU itu dalam tahun 2022 masuk dalam RUU prioritas.

Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Mengajak Tamu dari 20 Negara Peserta G20 ke Hutan Mangrove Bali

Kariyasa Adnyana menyatakan, RUU yang diusulkan oleh Fraksi dan anggota perorangan di DPR RI tersebut menyangkut beberapa hal. Yang jelas, spiritnya adalah tidak untuk mematikan sektor perekonomian, melainkan lebih kepada mengatur peredarannya guna pengendalian efek negatif dari Minol itu sendiri. Maka dari itu, pihaknya melakukan kunker ke daerah-daerah untuk mencari masukan dan saran.

anggota Baleg DPR RI Kariyasa (gesuri.id)

“Kami menyarankan, karena negara kita ini adalah negara Kebhinekaan ada suku, adat, dan budaya. Kita sarankan Baleg khususnya di Panja, kunker-nya itu ke Bali, NTT, Papua. Nantinya membuat UU ini betul-betul apa yang menjadi aspirasi tidak bertentangan dengan kebhinekaan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tidak menargetkan kapan RUU tersebut disahkan menjadi UU. Pasalnya, perlu ada pembahasan lebih lanjut dan mendetail. Mengingat, poin-poin yang ditetapkan perlu kehati-hatian. “Ini kita tidak menjadi target, karena bagaimana pun di Baleg itu perlu harus aspiratif dalam membuat UU. Bisa di tahun berikutnya, bisa di masa sidang berikutnya,” tandasnya.

“Yang jelas, pada intinya aspirasi ini hampir sama lah dari kelompok masyarakat bahwa kita membuat UU itu yang merugikan masyarakat itu sendiri,” terang dia.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X