Sri Mulyani : Pinjol Ilegal sama dengan Rentener berbaju Teknologi Digital

- Jumat, 3 Desember 2021 | 14:16 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pinjaman online (pinjol) merupakan rentener  berbaju teknologi digital.  (Humas Setkab)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pinjaman online (pinjol) merupakan rentener berbaju teknologi digital. (Humas Setkab)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan warga sama dengan rentener. Pinjol dan rentener sama-sama lintah darat. Bedanya Pinjol dilengkapi teknologi digital. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan pinjol sering menjerat nasabah dengan iming-iming bunga rendah tapi ujung-ujungnya berbunga sangat tinggi dan mencekik. Nasabah dibuat sengsara dengan bunga yang menumpuk terus dan diteror oleh pinjol.

Dikutip dari Pikiran-rakyat.com bersumber dari PJS News yang berjudul Soroti Pinjol yang Merebak di Masyarakat, Menkeu Sri Mulyani: Lintah Darat dengan Teknologi Digital, Menkeu Sri Mulyani dalam sebuah pernyataan bahwa aktivitas pinjol ilegal atau fintech peer to peer (P2P) lending ilegal bak sebuah lintah darat yang menjadi kiasan bagi para rentenir.

"Ini lebih seperti lintah darat. Daripada aktivitas fintech peer to peer lending. Lintah darat dengan teknologi digital," tuturnya.

Sri Mulyani mencermati bahwa perkembangan teknologi digital yang cepat tidak diiringi tingkat literasi masyarakat, menjadi salah satu pinjol di Tanah Air berkembang.

Dipaparkan Menkeu, berdasarkan data terakhir pada 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia hanya mencapai 38,03 persen.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurutnya telah terus melakukan pemblokiran pinjol sejak 2019-2021 yang sebanyak 3.500.

"Angka ini mengartikan bahwa banyak orang di Indonesia menggunakan layanan finansial bahkan tanpa memiliki pengetahuan dasar atau tanpa literasi keuangan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa literasi keuangan ini pada dasarnya perlu dibuatkan standar khusus sehingga pemahaman masyarakat bisa merata serta menyasar target yang sering jadi incaran pinjol ilegal.

"Kita butuh target, utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita. Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X