Mahfud MD: Jangan Memprovokasi bahwa Pemerintah via Densus 88 Menyerang MUI

- Sabtu, 20 November 2021 | 15:52 WIB
Menteri kooordinator Polhukam Mahfud MD Minta Nasabah Pinjol Ilegal Tidak Bayar Cicilan (Humas Kemenko Polhukam)
Menteri kooordinator Polhukam Mahfud MD Minta Nasabah Pinjol Ilegal Tidak Bayar Cicilan (Humas Kemenko Polhukam)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Baru-baru ini salah satu pengurus MUI ditangkap oleh Densus 88 karena menjadi terduga teroris. Dampaknya banyak pihak menyerukan pembubaran MUI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak sepakat dengan seruan pembubaran MUI.

Melalui akun twitternya Mahfud MD mengatakan,“Terkait dengan penangkapan tiga terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, mari jangan berpikir bahwa MUI perlu dibubarkan, dan jangan memprovokasi mengatakan bahwa pemerintah via Densus 88 menyerang MUI.”

Pernyataan Mahfud itu dikutip twitternya pada Sabtu, 20 November 2021.

Mahfud menilai, seruan pembubaran MUI merupakan provokasi yang bersumber dari khayalan, bukan dari pemahaman atas peristiwa.

Lebih lanjut Mahfud meminta agar masyarakat tidak menyimpulkan bahwa penangkapan oknum anggota MUI itu sebagai upaya menyerang wibawa MUI.

Dia menegaskan bahwa penangkapan oknum anggota MUI terduga teroris itu bukan berarti aparat keamanan (Densus 88) menyerang MUI. Penangkapan anggota MUI itu ditujukan bagi perorangan yang terlibat dugaan terorisme.

Dikutip dari Pikiran-Rakyat.Com berjudul Mahfud MD Minta Jangan Artikan Densus 88 Menyerang Wibawa MUI: Teroris Bisa Ditangkap di Mana pun, menurut Mahfud penangkapan aparat terhadap anggota MUI terduga teroris dapat dibenarkan agar negara aparat tidak dituding kecolongan.

“Termasuk, penangkapan oknum MUI sebagai terduga teroris, jangan diartikan aparat menyerang wibawa MUI. Teroris bisa ditangkap di manapun, di hutan, mal, rumah, gereja, masjid, dan lainnya. Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu bisa dituding kecolongan. Akan ada proses hukum dan pembuktian secara terbuka,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X