Mahfud MD Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi dalam Proyek BTS 4G Murni Ranah Hukum

JAKARTA, pekalongan.suaramerdeka.com-Johnny G Plate kini tak lagi menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sejak ditetapkan menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan BTS 4G. Saat ini sekjen Partai Nasdem itu menjalani masa tahanan di Rutan Kejagung.

Kemudian, Kementerian Kominfo sementara dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD yang berperan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Kominfo.

Baca Juga: Proyek BTS 4G Bakti Kominfo : Pagu Rp 10,3 Triliun, Dugaan Dikorupsi Rp 8 Triliun

Selaku Plt Menkominfo, Mahfud MD mempersilahkan pihak Kejaksaan Agung memeriksa pegawai Kementerian Kominfo terkait kasus korupsi pembangunan BTS 4G guna mendalami aliran dana yang menguap dalam proyek tersebut.

Di sisi lain beredar luas kabar soal dugaan aliran uang korupsi proyek BTS ke partai politik tertentu mengingat latar belakang politik Johnny G Plate. 

Merespon hal itu, Mahfud MD menyebut informasi soal dugaan aliran dana proyek BTS 4G yang melibatkan Johnny G Plate mengalir ke partai politik hanya sebagai gosip politik.

"Saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2023.

Baca Juga: Gandeng PPATK, Kejagung Telusuri Penerima Aliran Uang dari Korupsi Proyek BTS Kominfo

Mahfud MD memastikan dirinya tidak akan ikut campur terkait urusan politik dugaan dana proyek BTS yang mengalir ke parpol.

Mahfud juga mengaku soal dugaan aliran dana ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni biar hukum nanti yang menentukan itu," tuturnya.

Menurutnya, penyelidikan kasus korupsi BTS itu merupakan ranah hukum. Oleh karena itu, dia mempersilakan Kejaksaan dan KPK untuk tetap mengusut perkara ini.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Menkominfo Johnny G Plate Sebagai Tersangka Korupsi Proyek BTS

"Kita bekerja dengan hukum saja. Saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," tandasnya. ***