Menteri Anas Pangkas 259 Indikator Evaluasi RB Menjadi 26 Indikator

SEMARANG, pekalongan.suaramerdeka.com-Evaluasi Reformasi Birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara akan disederhanakan daripada sebelumnya. Jika semula evaluasi menggunakan 259 indikator, kini evaluasi ASN hanya menggunakan 26 indikator.

Selain itu jika sebelumnya evaluasi hanya mengukur proses dan kepatuhan, serta fokus pada pengumpulan laporan yang panjang dan rumit, sekarang hanya mengukur hasil dan dampak.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Gradhika Pramaja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 30 Maret 2023.

Baca Juga: Menteri Anas Ubah Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional PNS. Ini Perbedaannya

Menurutnya, selain sederhana dan memudahkan, sistem evaluasi ASN terbaru mampu menghemat banyak biaya.

"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai setidaknya Rp150 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang lebih berdampak," jelas Azwar Anas

Jumlah efisiensi ini, kata Anas, merupakan perkiraan anggaran instansi pemerintah yang dihabiskan untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan untuk konsultan, rapat dan lain sebagainya.

“Jadi kita akan menghilangkan tahapan penilaian mandiri pada evaluasi RB,” ujarnya.

Lebih lanjut Anas mengatakan dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020-2024 untuk mengawali RB dengan evaluasi ASN yang mengukur hasil dan dampak.

"Saat ini pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan internal birokrasi (problem hulu) seperti birokrasi yang prosedural, berbelit, lambat, boros, dan inkompeten. Kondisi inilah yang selama sepuluh tahun terakhir coba diperbaiki melalui RB," ujarnya.

Baca Juga: Menteri PAN RB Azwar Anas: Pemindahan ASN ke IKN Diawali Asesmen

Meski demikian Menteri Anas menyadari hasil dari RB terbaru terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun sehingga RB perlu menyasar masalah utama dengan pola tematik.

"Oleh karenanya, RB perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata. Percepatan dampak RB inilah yang dilakukan melalui RB tematik," kata Anas.

Lebih lanjut Anas menuturkan RB Tematik adalah framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah (bottleneck) tata kelola yang terkait dengan isu/program prioritas pemerintah (Presiden) agar manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.