Paripurna DPRD DKI Jakarta Resmi Umumkan Pemberhentian Gubernur Anies

- Rabu, 14 September 2022 | 17:45 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin Rapat Paripurna Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  (Instagram @dprddkijakarta)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin Rapat Paripurna Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Instagram @dprddkijakarta)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menggelar rapat Paripurna terkait akan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 September 2022.

Sidang tersebut digelar menyongsong akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Riza Patria pada 16 Oktober 2022.

Dalam sidang itu, DPRD DKI Jakarta mengumumkan usulan berakhirnya masa jabatan Anies-Riza. Setelah resmi diumumkan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Buntut Mengintimidasi Wartawan, Bharada Sadam Dijatuhi Sanksi Demosi

"Maka saudara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johny Simanjuntak meminta Gubernur Anies tak lagi membuat kebijakan strategis setelah rapat paripurna pengumuman berakhirnya masa jabatan gubernur DKI Jakarta dan wakilnya itu, rampung.

"Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini, kami memaknai secara etis, saya garis bawahi secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata Johny.

Kemudian, ia juga menyinggung sejumlah janji kampanye Anies saat Pilkada 2017, yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, yang tak terealisasi.

Beberapa contohnya, kata Johny, yakni program hunian dengan down payment (DP) Rp 0, OK OCE, dan naturalisasi sungai.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: gesuri.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X