Masih Banyak Buruh Perusahaan di Jepara yang Belum Dilindungi BPJS

- Selasa, 29 November 2022 | 17:17 WIB
Pemkab Jepara gelar sosialisasi perlindungaan buruh dengan BPJS/ jatengprov.go.id
Pemkab Jepara gelar sosialisasi perlindungaan buruh dengan BPJS/ jatengprov.go.id

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Rembang. Belum semua buruh perusahaan di Kabupaten Jepara terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari total jumlah buruh, baru 50 persen lebih yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan dari jumlah buruh yang terlindungi BPJS kesehatan baru 10 persen lebih.

Data itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang Teguh Maryadi, pada Sosialisasi Ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Buruh, di Hotel Pollos, Senin 28 November 2022.

Menyikapi data itu, pihak Pemkab Rembang mendorong perusahaan mendatarkan para buruhnya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Buruh Minta UMP Jateng Naik 10 Persen. Begini Respon Gubernur Ganjar

“Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya pasal 15 huruf A, mengatur bahwa setiap pemberi kerja, itu kan perusahaan, secara bertahap wajib mengikutsertakan dirinya dan pekerjanya ke BPJS, sesuai dengan jaminan sosial yang dipilih,” ujar Teguh.

Lebih lanjut Teguh menyampaikan bahwa selain jaminan sosial kesehatan dari BPJS Kesehatan, jaminan sosial yang bisa dipilih oleh tenaga kerja, antara lain jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan keselamatan kerja.

“Biasanya yang dipilih hanya dua, yaitu jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Itu juga mungkin karena kemampuan, karena di situ ada kewajiban perusahaan sekian persen, kewajiban pekerja sekian persen,” tuturnya.

Teguh mencontohkan, misalnya perusahaan tersebut punya 100 orang tenaga kerja, jika sanggupnya 20 orang dulu tidak apa-apa. Tapi ke depan, harus ada progres penambahan pekerja yang diikutkan ke dalam jaminan sosial, dan jangan lama-lama, karena itu adalah hak mereka.

Menurutnya, jaminan sosial BPJS Kesehatan dapat menjadi solusi bagi tenaga kerja di tengah pengurangan kuota dari pusat. Seperti diketahui, banyak pemilik kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ternyata sudah tidak aktif.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: jatengprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X