Buruh Minta UMP Jateng Naik 10 Persen. Begini Respon Gubernur Ganjar

- Minggu, 27 November 2022 | 17:43 WIB
Gubernur Ganjar menerima audensi para buruh terkait aspirasi kenaikan UMP sebesar 10 persen/Jatengprov.go.id
Gubernur Ganjar menerima audensi para buruh terkait aspirasi kenaikan UMP sebesar 10 persen/Jatengprov.go.id

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Solo. Provinsi Jawa Tengah selama ini tidak memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tetapi dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Meski demikian Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan kesediaannya mengeluarkan UMP untuk tahun 2023.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat menerima audensi serikat buruh di sesela kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Sabtu 26 November 2022.

Para buruh yang beraudensi itu berasal dari Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Baca Juga: Proyek Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1 Terkendala Lahan. Begini Langkah Ganjar

Di hadapan Ganjar, mereka meminta upah minimum kota dan kabupaten (UMK) serta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023, naik maksimal sebesar 10 persen.

Menanggapi aspirasi itu, Ganjar mengatakan akan berupaya menindaklanjutinya.

“Iya, tentu ada aspirasi dari kawan-kawan buruh. Senin Insyaallah kita akan keluarkan UMP, tapi Jawa Tengah tidak pernah pakai UMP, pakainya UMK. Makanya, ini ada aspirasi dari buruh,” ujar Ganjar.

Terkait aspirasi buruh, yang meminta penyesuaian kenaikan upah sebesar 10 persen, Ganjar menyebut akan berkomunikasi dengan para pengusaha.

“Maka, mereka berharap ini (kenaikannya) 10 persen. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, kita akan komunikasikan dengan pengusaha agar ngobrolnya enak. Ada lho, keinginan 10 persen mana perusahaan yang mampu, dan mana yang tidak mampu,” papar gubernur.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: jatengprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X