Presiden Jokowi : Negara Asia Timur Harus Saling Kolaborasi dan Hormati Hukum Internasional

- Minggu, 13 November 2022 | 20:59 WIB
Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022. (Biro Pers Setpres RI)
Presiden Jokowi saat berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022. (Biro Pers Setpres RI)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Kamboja. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja telah berakhir. Indonesia menerima Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja.

Menjelang penutupan KTT ASEAN 2022, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu 13 November 2022.

Baca Juga: Indonesia Menerima Estafet Keketuaan ASEAN 2023 dari Kamboja

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama lima dekade terakhir, ASEAN berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan. Oleh sebab itu, upaya tersebut harus terus dilanjutkan.

“Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerja sama ekonominya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga usulan yang dapat diterapkan dalam hubungan KTT Asia Timur. Pertama, perkokoh semangat dan paradigma untuk kolaborasi. Negara Asia Timur harus dapat mewadahi rasa saling percaya antarnegara.

“Budaya kerja sama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu saya ajak kita perkuat kerja sama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum tahun depan di Indonesia,” ujarnya.

Hal kedua, menurut Presiden Jokowi, negara Asia Timur harus menghomarti rules of the game dalam hubungan antarnegara. Piagam PBB dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus ditegakkan secara konsisten.

“Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau negosiasikan,” katanya.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X