Taliban Kuasai Pemerintahan tapi tak Punya Kemampuan Kelola Negara

- Jumat, 26 November 2021 | 23:06 WIB
Taliban Kebingungan Tak Paham soal Cara Memimpin Negara /ReutersTaliban Kebingungan Tak Paham soal Cara Memimpin Negara  (Reuters)
Taliban Kebingungan Tak Paham soal Cara Memimpin Negara /ReutersTaliban Kebingungan Tak Paham soal Cara Memimpin Negara (Reuters)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Afganistan. Sudah empat bulan ini Taliban menguasai pemerintahan namun stabilitas masyarakat Afganistan belum terwujud. Bahkan situasinya makin memburuk karena Taliban tidak memiliki kemampuan mengelola negara. Diperkirakan Taliban kesulitan untuk menjaga kestabilan dalam jangka panjang di Afghanistan.

Meski sudah menjadi penguasa, nyatanya Taliban dinilai belum memahami cara memimpin suatu negara. Kerap kali Taliban tidak bisa membedakan antara visi moral dan janji. Beberapa Janji Taliban yang akan bersifat moderat nyatakan tak dilaksanakan karena lebih menerapkan visi moral.

Penilaian itu disampaikan Adam Baczko, peneliti dari French National Centre for Scientific Research. Dalam tulisannya dia melihat menemukan beberapa visi moral dan janji yang diatur dalam aturan yang ditetapkan Taliban berpotensi menyinggung hak asasi manusia.

Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com bersumber ANI News yang berjudul Kuasai Afghanistan, Taliban Kebingungan Tak Paham Soal Cara Memimpin Negara, Taliban menerapkan visi moral yang berisi larangan terhadap perempuan untuk bekerja dan sendirian di depan publik.

Baru-baru ini, perempuan juga dilarang untuk tampil di televisi, termasuk melarang aktris berakting di sinetron.

Selain itu, jurnalis dan presenter perempuan juga wajib mengenakan pakaian yang Islami.
Hal tersebut memicu kecaman dari komunitas internasional yang menuduh Taliban melanggar hak asasi manusia terhadap perempuan.

Aturan yang ditetapkan Taliban saat ini hampir serupa dengan aturan semasa kepemimpinan mereka sebelum dilengserkan pasukan Amerika Serikat (AS).

Empat bulan sejak menguasai Afghanistan, Taliban dinilai terus menerapkan aturan-aturan konservatif yang pernah diterapkan di masa lalu.***

(Muhamad Gilang Priyatna/pikiran rakyat)

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X