Sebanyak 28 Ribu PNS Malaysia Terancam Dipotong Gaji, Ini Penyebabnya

- Jumat, 12 November 2021 | 15:55 WIB
Ilustrasi. Otoritas Malaysia menuturkan memberikan sanksi terhadap puluhan ribu PNS yang menolak untuk mendapat vaksinasi Covid-19.  (Unsplash/mkjr_)
Ilustrasi. Otoritas Malaysia menuturkan memberikan sanksi terhadap puluhan ribu PNS yang menolak untuk mendapat vaksinasi Covid-19. (Unsplash/mkjr_)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Malaysia. Sebanyak 28 ribu Pegawai Negeri (PNS) Malaysia diancam potong gaji jika tidak mau disuntik Vaksin Covid 19.

Tindakan tegas itu akan diterapkan oleh Otoritas Pemerintah Malaysia dalam waktu dekat ini.Hal itu disampaikan oleh Menteri Urusan Khusus Departemen Perdana Menteri, Abdul Latiff Ahmad pada Rabu, 10 November 2021.

Abdul Latiff Ahmad memaparkan bahwa sanksi potong gaji diberikan kepada PNS yang sudah mendapatkan surat peringatan dan penundaan promosi jabatan akibat belum mau divaksin.

Lebih lanjut Abdul Latiff Ahmad memaparkan, kebijakan itu diambil lantaran sekitar 1,8 persen, atau 28.800 dari jumlah 1,6 juta PNS di Malaysia, telah menolak atau belum menerima vaksinasi Covid-19. Data itu berasal dari Pusat Penyakit Menular di bawah Departemen Layanan Umum (PSD).

Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dari laman CNA yang berjudul Malaysia Ancam akan Berikan Sanksi kepada Puluhan Ribu PNS yang Tidak Divaksin Covid-19, Abdul Latiff Ahmad memastikan penindakan terhadap PNS itu tetap melalui prosedur yang berlaku.

"Ada prosedur yang harus diikuti sebelum tindakan disipliner dapat diambil. Termasuk di dalamnya adalah penerbitan surat tuntutan oleh kepala dinas kepada PNS yang salah, yang diberi waktu 21 hari untuk menjawabnya,” ujarnya.

Jika alasan yang diberikan untuk tidak ingin divaksinasi tidak berdasar, dia mengatakan pegawai negeri yang bersangkutan akan dirujuk ke komite disiplin departemen untuk penyelidikan domestik sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Laporan The Star menuturkan, PNS yang tidak dapat divaksinasi karena alasan kesehatan harus menyerahkan pernyataan medis mereka dari petugas medis pemerintah kepada kepala departemen mereka.

Sebelumnya, pada bulan lalu PNS di departemen pemerintah federal dapat menghadapi tindakan disipliner atau penghentian layanan jika mereka gagal menyelesaikan vaksinasi Covid-19 di bawah kebijakan imunisasi baru yang mulai berlaku pada 1 November.

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X