Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai Rp 5,9 Triliun. Didominasi Swasta

SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV atau akhir tahun 2022 tercatat sebesar 396,8 miliar dolar AS setara Rp 5,9 ribu triliun. Angka itu terbagi atas ULN pemerintah sebesar 186,5 miliar dolar AS setara Rp 2,8 triliun. Sedangkan ULN swasta sebesar 201,2 miliar dolar AS setara Rp 3,1 triliun.

ULN swasta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.

Data itu disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 14 Februari 2023.

Baca Juga: Bank Indonesia Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Alami Penurunan

Lebih lanjut Erwin menjelaskan perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan ULN Indonesia pada triwulan IV 2022 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 4,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,7% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari ULN Pemerintah dan sektor swasta.

Perkembangan posisi ULN pada triwulan IV 2022 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 186,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 11,3% (yoy).

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Angka Penurunan Pembiayaan Utang Negara

Perkembangan ULN tersebut didorong oleh peningkatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut Erwin saat ini pemerintah nampak berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4% dari total ULN Pemerintah), jasa pendidikan (16,5%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4%).

Baca Juga: ACT Setor Uang Rp 10 Miliar ke Koperasi Syariah 212 untuk Keperluan Bayar Utang

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah.

Sementara itu, kata Erwin, ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy).