SUARA MERDEKA PEKALONGAN-Jakarta. Menyusul pencabutan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pemerintah mendorong belanja dalam negeri, konsumsi, dan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah penurunan ekonomi global dan permintaan luar negeri.
Hal di atas diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi soal peningkatan aktivitas Perekonomian Pasca Pencabutan PPKM pada Senin 30 Januari 2023.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 2023 Diprediksi Lebih Rendah, Ini Pemicunya
“Pemerintah mendorong beberapa langkah dalam negeri, yaitu untuk belanja dalam negeri didorong, konsumsi dan investasi juga terus didorong, dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu; sektor industri, sektor pariwisata,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurutnya, salah satu prioritas kebijakan pemerintah yakni mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi.
“inflasi di daerah yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi, dalam hal ini transportasi udara. Kemudian yang kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi : Industri Kreatif Bisa Mendorong Pemulihan Ekonomi Global. Ini Alasannya
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
“Pemerintah mendorong pelaksanaan dari kawasan ekonomi khusus (KEK), terutama parawisata, dan pemerintah juga menilai beberapa hal yang bisa memperbaiki investasi di sektor pariwisata yang untuk didorong,” ujarnya.
Terkait investasi, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong revisi peraturan turunan terkait cipta kerja, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Pemerintah juga mendorong agar revisi terhadap turunan dari Perpu Cipta Kerja untuk terus didorong, antara lain di revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar, yaitu KKPR, PBG, dan AMDAL. Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik,” ucap Airlangga Hartanto.
Baca Juga: Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023, Begini Prediksi Lembaga Dunia
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelesaian 30 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp360 triliun.
“Pemerintah juga komitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023, ini estimasi nilainya Rp360 triliun, nah ini diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” tandasnya. ***
Artikel Terkait
Bertemu Bos ADB, Presiden Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN