Kebijakan Simplifikasi Cukai Rokok akan Rugikan Negara dan Masyarakat

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 10:40 WIB
ilustrasi rokok (suara merdeka)
ilustrasi rokok (suara merdeka)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN. Jakarta. Kegemaran masyarakat merokok tidak berkurang meski setiap tahun pemerintah menarik cukai rokok.Artinya tidak semua pengenaan cukai dapat mengurangi konsumsi terhadap zat maupun barang yang dikenai cukai.Dan kenaikan harga rokok yang selama ini terjadi tidak mempengaruhi turunya jumlah perokok di Indonesia.

Hal itu disampaikan Dosen dan Peneliti Ekonomi pada Pusat Kajian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Imanina pada saat jumpa pers hari Senin Dijakarta. Lebih lanjut Imania mengungkapkan fakta di masa pandemi, namun angka prevalensi merokok tidak mengalami penurunan signifikan meski dibebani cukai yang setiap tahun meningkat. Menariknya konsumsi rokok masyarakat tidak hanya produksi dari pabrik rokok legal tetapi banyak juga yang mengkonsumsi rokok dari pabrik ilegaal.

Berdasarkan hasil penelitian pihak PPKE FEB Universitas Brawijaya, menunjukkan kenaikan tarif cukai dan HJE rokok dalam jangka pendek dan panjang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Pasalnya kenaikan itu memicu perokok membeli rokok ilegal yang lebih murah

Hasil penelitian, memperlihatkan setiap kenaikan harga rokok legal akan berdampak besar terhadap penurunan
jumlah pabrikan rokok yang legal karena konsumsi rokok beralih ke rokok ilegal.Manakala kenaikan konsumsi rokok ilegal sebesar 0,48 persen dalam jangka panjang akan menurunkan produksi pabrikan besar yang legal.Fakta itu menunjukkan peningkatan konsumsi rokok ilegal mengancam pabrikan rokok dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Setiap satu persen kenaikan jumlah peredaran rokok ilegal berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 2,9 persen dalam jangka pendek.

Imaninar menegaskan, situasi itu terjadi mengingat masyarakat memiliki alternatif lain dalam mengonsumsi rokok dengan harga yang murah, yaitu rokok illegal.

Lebih lanjut Imaninar menyampaikan, kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) dan kenaikan cukai rokok selama ini faktanya lebih berdampak negaif pada industri hasil tembakau (IHT) daripada penurunan angka prevalensi merokok.Kenaikan harga rokok secara langsung memicu semakin meningkatnya peredaran rokok ilegal yang selanjutnya berdampak pada keberlangsungan IHT.
Dampaknya negara dan masyarakat akan lebih dirugikan lagi apabila pemerintah menerapkan kebijakan simplifikasi cukai.
Ratusan industri rokok kelas menengah bawah akan mati, sehingga berarti negara akan kehilangan pendapatan dari cukai rokok dan pajak pajak lainnya yang dihasilkan dari sektor IHT ini.

Selain itu, otomatis, ribuan tenaga kerja di sdktor IHT akan kehilangan lapangan pekerjaan. Karena itu, di masa pandemi yang diikuti resesi ekonomi ini Imaninar meminta pemerintah tidak mengambil keputusan menaikan dan melakukan simplifikasi tier cukai rokok.

Imaniar mengingatkan bahwa kerugian (dari simplifikasi tier cukai rokok) akan diderita banyak pelaku industri kecil dan menengah, pabrikan rokok golongan II dan golongan III yang tidak mampu mempertahankan industrinya. Hal itu ditunjukkan dengan penurunan jumlah pabrikan rokok yang terus terjadi dan kini hanya 10 persen saja dari jumlah pabrikan rokok di tahun 2007 yang mampu bertahan.Sebagian besar produsen yang terdampak langsung atas kebijakan simplifikasi golongan dan kenaikan tarif cukai adalah produsen rokok golongan II dan golongan III. ***

Halaman:

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Suara Merdeka

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X