Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta Bandung

- Minggu, 10 Oktober 2021 | 21:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan  (dok.foto Biro Humas Setkab)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (dok.foto Biro Humas Setkab)

SUARA MERDEKA PEKALONGAN. Jakarta. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dijuluki sebagai 'Menteri Segala Urusan' karena Saking banyaknya jabatan dan tugas yang diemban Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Selama ini Menko LBP kerap kali merangkap pekerjaan, mulai dari menggantikan posisi sementara Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi, hingga menggantikan sementara posisi Budi Karya Menteri Perhubungan yang sempat terinfeksi Covid-19.

Baru-baru ini LBP ditunjuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo.Dengan ditunjuknya LBP memimpin proyek tersebut menambah daftar deretan jabatannya selain Menko Marves.

Dikutip dari //www.pikiran-rakyat.com/nasional/jabatan-baru-lagi-luhut-ditunjuk-jokowi-pimpin-komite-kereta-cepat-jakarta-bandung, LBP mengisi jabatan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Peraturan Presiden (Perpres) tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 6 Oktober 2021 seperti yang diinformasikan di laman Sekretariat Negara.

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite ,pasal 3A ayat 1 Perpres No 93 Tahun 2021.

Adapun tugas Luhut dalam memimpin Komite Kereta cepat Jakarta - Bandung :
1. Menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:
a. Perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (21).
b. Penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
2. Menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung ),yang meliputi:
a. Rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

b. Pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. (Tina) ***

(Julkifli Sinuhaji/pikiran rakyat)

Editor: Haryoto Bramantyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

X